Kerajaan Aru (pulau Andalas)

Sejarah peradaban di ujung pulau Andalas dimulai sejak ditemukannya prasasti Lobu Tua Barus (Tapanuli Tengah) yang berangka tahun 1088 M yang menyebut adanya sekitar 1500 orang yang bermukim dikawasan tersebut.

Pada umumnya, masyarakatnya adalah pedagang terutama Kapur Barus dan Kemenyan yang banyak ditemukan di pulau Sumatra. Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa Barus menjadi Bandar perniagaan mancanegara pertama di Sumatra Utara dengan komoditas niaga utamanya yakni Kapur Barus (Champher) dan kemenyan. 

Diyakini bahwa situs ini berdiri sejak abad ke-6 hingga 11 M dan pasca penetrasi saudagar islam kemudian masyarakatnya terdesak kepedalaman dan membentuk komunitas tersendiri dengan budaya tersendiri pula. 

Era dimana masuknya Islam di Barus melalui jalur perdagangan ini sekaligus menandai masuk dan berkembangnya agama Islam di ujung pulau Andalas ini.

Situs Lobu Tua Barus adalah situs sejarah tertua (oldest sites) yang telah ditemukan di Sumatra Utara hingga saat ini, kemudian pada periode berikutnya dikenal situs Portibi Padang Lawas Tapanuli Selatan pada abad ke-11. Bukti nyata peninggalan situs Portibi adalah Candi Bahal yang terpengaruh Hindu dan masih eksis hingga kini. 

Disamping itu, terdapat tiga situs kuno (ancient sites) lainnya yang terletak dikawasan Timur Sumatra Utara yakni Kota Cina (Abad ke 10-13), Kota Rentang (abad 13-14) dan Deli Tua (abad 14-15). Satu situs yang disebut pertama plus Barus dan Portibi disebut sebagai kerajaan kuna (ancient kingdom) di Sumatra Utara. Kecuali Kota Cina, dua situs lainnya di kawasan Sumatra Timur yakni Kota Rentang (telah diekskavasi) dan Deli Tua (belum diekskavasi) belum banyak ditulis dan diteliti.

Kerajaan (H)Aru

Sumber-sumber klasik tentang Aru banyak didasarkan pada tulisan penguasa Portugis di Melaka yakni Mendez Pinto, pengembara China, kisah Pararaton maupun Sejarah Melayu. Sumber tersebut mengetengahkan bahwa di Sumatra Utara sekarang terdapat satu kerajaan yang besar yakni (H)Aru. Namun, hingga saat ini belum ada suatu kesimpulan utuh yang menyatakan asal muasal dan lokasi kerajaan Aru, dan lagi disertai adanya tarik menarik antara Karo, Melayu dan Aceh hingga Batak Timur.

Dalam banyak literatur, disebut bahwa Teluk Aru adalah pusat kerajaan ARU dan belum pernah diteliti. Namun, dan saya menolak apabila kawasan tersebut dinyatakan belum pernah diteliti sekaligus juga menolak apabila Teluk Aru disebut sebagai pusat kerajaan Aru. 

Teluk Aru telah diteliti pada tahun 1975-1976 dan hasilnya adalah ”Pulau Kompei”. Diakui bahwa terdapat peninggalan di wilayah Teluk Aru, tetapi berdasarkan jalur hinterland kurang mendukung Teluk Aru sebagai satu centrum kerajaan. Seperti diketahui bahwa jalur dari Karo plateau maupun hinterland menuju pantai timur, dari utara ke selatan melalui gunung adalah: Buaya, Liang, Negeri, Cingkem yang menuju ke Sei Serdang maupun ke Sei Deli, Sepuluh dua Kuta, Bekancan, Wampu ke Bahorok. Maupun jalur sungai diantara Sei Wampu bagian hilir sekitar Stabat dan Sei Sunggal ke Belawan. Fokusnya diwilayah pantai diantara Sei Wampu dan Muara Deli.

Penulis Karo mengemukakan bahwa (H)Aru adalah asal kata ”Karo” yang berevolusi. Oleh karena itu, kelompok ini mengklaim bahwa masyarakat kerajaan Aru adalah masyarakat yang memiliki clan Karo dan didirikan oleh clan Kembaren. Walau demikian, penulis Karo seperti Brahmo Putro (1979) sependapat dan mengakui bahwa centrum kerajaan ini berpindah-pindah hingga ke Aceh, Deli Tua, Keraksaan (Batak Timur), Lingga, Mabar, maupun Barumun. 

Disebutkan bahwa (H)Aru berada di Balur Lembah Gunung Seulawah di Aceh Besar sekarang yang pada awalnya juga telah banyak dihuni oleh orang Karo, dan telah ada sebelum kesultanan Aceh pertama yakni Ali Mukhayat Syah pada tahun 1492-1537. Lebih lanjut disebut bahwa kerajaan (H)Aru Balur ditaklukkan oleh Sultan Aceh pada tahun 1511 dalam rencana unifikasi Aceh hingga ke Melaka dan salah seorang rajanya clan Karo dan keturunan Hindu Tamil menjadi Islam bersama seluruh rakyatnya dan bertugas sebagai Panglima Sultan Aceh di wilayah Batak Karo.

Demikian pula penulis Melayu yang mengemukakan bahwa kerajaan ARU adalah kerajaan Melayu yang sangat besar pada zamanya, lokasi kerajaanya tidak menetap akibat gempuran musuh terutama yang datangnya dari Aceh. Nama ARU muncul pertama kalinya dalam catatan resmi Tiongkok pada saat ARU mengirimkan misi ke Tiongkok pada tahun 1282 pada era kepemimpinan Kublai-Khan (Dinasti Yuan) Demikian pula dalam buku ”Sejarah Melayu” yang banyak menyebut tentang kerajaan ARU adalah Deli Tua dan telah menganut Islam.

Bahwa data-data yang bersumber dari tulisan China dari abad ke 13-15 bukan nyata dari penelitian namun sebatas pengamatan pintas. Oleh sebab itu, pembuktian terhadap tulisan itu harus diarahkan kedalam tanah (ekskavasi) yakni untuk merekontruksi jejak-jejak peradaban (H)ARU di lokasi dimaksud.

Barangkali, yang dimaksud oleh tulisan-tulisan tersebut adalah Kota Rentang karena berdasarkan bukti-bukti arkeologis banyak ditemukan batu kubur (nisan) yang terbuat dari batu Cadas (Volcanoic tuff) dengan ornamentasi Jawi dan nisan sejenis banyak ditemukan di tanah Aceh. Sedangkan tanda-tanda ARU Deli Tua dinyatakan islam hampir tidak diketemukan selain sebuah meriam buatan portugis bertuliskan aksara Arab dan Karo. Lagi pula, berdasarkan laporan kunjungan admiral Cheng Ho yang mengunjungi Pasai pada tahun 1405-1407 menyebut bahwa nama raja ARU pada saat itu dituliskan So-Lo-Tan Hut-Sing (Sultan Husin) dan membayar upeti ke Tiongkok. 

Kemudian, dalam ”Sejarah Melayu” juga diceritakan suatu keadaan bahwa ARU telah berdiri sekurang-kurangnya telah berusia 100 tahun sebelum penyerbuan Iskandar Muda pada tahun 1612 dan 1619. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa centrum ARU yang telah terpengaruh Islam yang dimaksud pada laporan-laporan penulis Cina dan ”Sejarah Melayu” tersebut adalah Kota Rentang.

Diyakini bahwa kerajaan ARU adalah kerajaan yang besar dan kuat sehingga dianggap musuh oleh kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dibuktikan dari sumpah Amukti Palapa sebagaimana yang ditulis dalam kisah Pararaton (1966), yaitu: Sira Gajah Madapatih amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah mada: ”Lamun awus kalah nusantara isun amuktia palapa, amun kalah ring Guran, ring Seran, Tanjung Pura, ring HARU, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti Palapa”. 

Demikian pula dalam hikayat ”Parpadanan Na Bolag” yang mengisahkan kerajaan ”Nagur” yakni kerajaan Batak Timur Raya. Dalam catatan pengembara asing, kerajaan ini sering disebut ”Nakur”, atau ”Nakureh” maupun ”Jakur”. Kerajaan ini, berdiri pada abad ke 6-12. Rajanya yang terkenal adalah Mara Silu yang oleh penulis Karo disebut bermarga Ginting Pase dan masyarakat Batak Timur Raya menyebut marga Damanik. Nama Mara Silu banyak disebut didalam ”Hikayat Raja-raja Pasai”, ”Sejarah Melayu”, dan ”Parpadanan Na Bolag” dan diyakini sebagai Raja Nagur dari Batak Timur Raya. Menurut catatan MOP dalam bukunya ”Tuanku Rao” sepenakluk Aceh terhadap ”Nagur”, Mara Silu dan laskar yang tersisa menghancurkan bandar Pase (Aceh) pada tahun 1285 dan masuk Islam serta berganti nama menjadi Malikul Saleh, Sultan Samudra Pase yang pertama. Sejak saat itu, kerajaan Nagur tidak lagi ditemukan dalam tulisan-tulisan selanjutnya.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa berdasarkan periodeisasinya maka kerajaan ARU berdiri pada abad ke-13 yakni pasca runtuhnya kerajaan NAGUR pada tahun 1285. Pusat kerajaan ARU yang pertama ini adalah Kota Rentang dan telah terpengaruh Islam yang sesuai dengan bukti-bukti arkeologis yakni temuan nisan dengan ornamentasi Jawi yang percis sama dengan temuan di Aceh. Demikian pula temuan berupa stonewares dan earthenwares ataupun mata uang yang berasal dari abad 13-14 yang banyak ditemukan dari Kota Rentang. Bukti-bukti ini telah menguatkan dugaan bahwa lokasi ARU berada di Kota Rentang sebelum diserang oleh laskar Aceh.

Aru was attacked by Aceh and the ruler killed by subterfuge and treachery. His wife fled into the surrounding forest on the back of an elephant and eventually made her way to Johor, where she married the ruling Sultan who helped her oust the Acehnese and regain her kingdom”. 

Pada akhirnya, sebagai dampak serangan Aceh yang terus menerus ke Kota Rentang, maka ARU pindah ke Deli Tua yakni pada pertengahan abad ke-14, dan pada permulaan abad ke-15 Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahar.

A sixteenth century account by the Portuguese writer Pinto states that Aru was conquered by the Acehnese in 1539 and recounts how the Queen of Aru made her way to Johor and the events that transpired thereafter”.

Kisah Putri Hijau

Diatas telah disebut bahwa pasca serangan Aceh ke ARU terdahulu, telah menyebabkan berpindahnya ARU ke Deli Tua. Bukti-bukti peninggalan ARU Deli Tua adalah seperti benteng pertahanan (kombinasi alam dan bentukan manusia) yang masih bisa ditemukan hingga saat ini. Catatan resmi di Deli Tua terdapat benteng tua berbatu yang tingginya mencapai 30 kaki dan sesuai untuk pertahanan. Menurut Pinto, penguasa Portugis di Malaka tahun 1512-1515 bahwa ibukota (H)ARU berada di sungai ‘Panecitan’ yang dapat dilalui setelah lima hari pelayaran dari Malaka. Pinto juga mencatat bahwa raja (H)ARU sedang sibuk mempersiapkan kubu-kubu dan benteng-benteng dan letak istananya kira-kira satu kilometer kedalam benteng. (H)ARU mempunyai sebuah meriam besar, yang dibeli dari seorang pelarian Portugis.

Temuan lainnya adalah mata uang Aceh yang terbuat dari emas, dimana masyarakat disekitar benteng masih kerap menemukanya. Temuan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Aceh pernah menyerang ARU Deli Tua dengan menyogok pengawal kerajaan dengan mata uang emas. Selanjutnya, di Deli Tua pada tahun 1907 dijumpai guci yang berisi mata uang Aceh dan kini tersimpan di Museum Raffles Singapura. Temuan lainnya adalah berupa keramik dan tembikar yang pada umumnya percis sama dengan temuan di Kota Rentang. Temuan keramik dan tembikar ini adalah barang bawaan dari Kota Rentang pada saat masyarakatnya mencari perlindungan dari serangan Aceh.

Hingga saat ini, temuan berupa uang Aceh, keramik dan tembikar dapat ditemukan disembarang tempat disekitar lokasi benteng. Akan tetapi, dari bukti-bukti yang ada itu, tidak diketahui secara jelas apakah ARU Deli Tua telah menganut Islam. Pendapat yang mengemukakan bahwa ARU Deli Tua adalah Islam didasarkan pada sebuah meriam bertuliskan Arab dengan bunyi: ’Sanat… alamat Balun Haru’ yang ditemukan oleh kontrolir Cats de Raet pada tahun 1868 di Deli Tua Akan tetapi di tengah meriam tersebut terdapat tulisan buatan Portugis. Hal ini senada dengan tulisan Pinto bahwa ARU memiliki sebuah meriam yang besar. Meriam inilah yang kemudian di sebut dalam kisah Putri Hijau ditembakkan secara terus menerus hingga terbagi dua.

Faktor penyebab serangan Aceh ke ARU yang berlangsung terus menerus adalah dalam rangka unifikasi kerajaan dalam genggaman kesultanan Aceh. Lagipula, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa ARU terdahulu ditaklukkan oleh laskar Aceh yang mengakibatkan berpindahnya ARU ke Deli Tua. Hal ini menjadi jelas bahwa hubungan diplomatik antara ARU dengan Aceh tidak pernah harmonis. Dalam kisah Putri Hijau disebut bahwa faktor serangan Aceh ke Deli Tua adalah akibat penolakan sang Putri untuk dinikahkan dengan Raja Aceh.

Mengingat kuatnya benteng pertahanan ARU Deli Tua yang ditumbuhi bambu, sehingga menyulitkan serangan Aceh. Menurut catatan Pinto, dua kali serangan Aceh ke Deli Tua mengalami kegagalan. Pada akhirnya pasukan Aceh melakukan taktik sogok yakni dengan memberikan uang emas kepada pengawal benteng. Dalam kisah Putri Hijau disebut bahwa pasukan Aceh menembakkan meriam berpeluru emas, sehingga pasukan ARU berhamburan untuk mencari emas. Penyogokan pasukan ARU yang dilakukan oleh pasukan Aceh, menjadi penyebab kehancuran kerajaan ARU Deli Tua. Benteng dapat direbut dan rajanya dapat ditewaskan.

Permaisuri kerajaan dengan laskar yang tersisa mencoba merebut Benteng, tetapi tetap gagal. Akhirnya permaisuri dengan sejumlah pengikutnya berlayar menuju Malaka dan menghadap kepada gubernur Portugis. Tetapi ia tidak disambut dengan baik. Akhirnya permaisuri menjumpai Raja Johor, Sultan Alauddin Riayatsyah II dan bersedia menikah dengan raja Johor apabila ARU dapat diselamatkan dari penguasaan Aceh. Akan tetapi, ARU telah dikuasai oleh Aceh yang dipimpin oleh panglima Gocah Pahlawan. Akhirnya permaisuri raja ARU menikah dengan raja Johor. Gocah Pahlawan sebagai wali negeri Aceh di ARU yakni kesultanan DELI.

Putri Hijau (Green Princess) adalah salah satu ’cerita’ kepahlawanan (folk hero) yang dikenal dan berkembang luas, paling tidak pada tiga kelompok suku yakni Melayu, Karo dan Aceh. Sebagai cerita rakyat (folktale) kisah Putri Hijau pada awalnya merupakan tradisi lisan (oral) milik bersama masyarakat (communal), berasal dari satu daerah (local) dan diturunkan secara informal 

Kisah ini memiliki sifat oral dan informal sehingga cenderung mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila dikemudian hari terdapat versi cerita yang berbeda-beda.

Adanya unsur-unsur pseudo-historis, yakni anggapan kejadian dan kekuatan yang digambarkan luar biasa dalam kisah Putri Hijau cenderung merupakan tambahan dari kisah yang sebenarnya dengan tujuan euhemerisme yakni menimbulkan kekaguman para pendengarnya. Sejalan dengan hal ini, bisa disimpulkan bahwa ”kisah’ cenderung menunjukkan cerita yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, kisah Putri Hijau adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Dengan begitu, sifat imajinatif-diluar kelogisan nalar manusia-yang terdapat dapat kisah tersebut tidak perlu ditafsirkan secara mendalam karena sifat itu di buat untuk tujuan euhemerisme.

Akan tetapi, penelitian dan ekskavasi arkeologi belum pernah dilakukan sehingga menyulitkan rekontruksi masa lalu ARU Deli Tua.

Kearah Penelitian Arkeologi

Penelitian dan ekskavasi arkeologis telah dilakukan di Kota Cina terutama oleh Edward McKinnon (1973, 1976, 1978), Mc. Kinnon et al., (1974), Bronson (1973), Suleiman (1976), Ambary (1978, 1979a, 1979b), Miksic, (1979), Wibisono (1981) dan Manguin (1989). Temuan-temuan spektakuler di situs seluas 36 Ha ini telah disimpan rapi di Museum Negeri Sumatera Utara berupa keramik, mata uang, batu berfragmen candi ataupun archa. Temuan-temuan hasil penggalian arkeologis di Kota Cina berupa stonewares dan earthenwares dari dinasti Sung, Yuan dan Ming, archa Wisnu dan Lakhsmi serta Budha, menjelaskan bahwa kawasan ini terpengaruh oleh Hindu dan Budha. Demikian pula, kontruksi candi yang terpendam sedalam 60 cm dibawah permukaan tanah. Disamping itu, ditemukan pula jenis mata uang yang berasal dari mancanegara seperti Tiongkok, Burma, India Selatan maupun Thailand dan Muang Thai.

Situs Kota Rentang seluas 500-1000 Ha ini diteliti dan dilakukan penggalian oleh McKinnon pada bulan Maret 2008. Temuan penting dan berharga dari penelitian dan penggalian tersebut adalah ditemukannya stonewares dan earthenwares terutama dari dinasti Yuan dan Ming, mata uang maupun batu kubur (nisan) yang tersebar luas di situs sejarah (historical sites) tersebut. Temuan berupa batu kubur yang percis sama dengan di Aceh, sekaligus menguatkan dugaan bahwa kawasan ini pernah dikuasai oleh Islam terutama yang datang dari Aceh. 

Namun demikian, sebelum di kuasai oleh Aceh, kawasan ini lebih dahulu dipengaruhi oleh Hindu maupun Budha karena adanya temuan batu dan kayu besar yang diduga bekas bangunan candi.

Daerah ini dijelajahi oleh E. E. McKinnon, (Arkeolog Inggris) pada tahun 1972, sebelum memutuskan menggali di Kota Cina. Beliau menulis: ”beberapa nisan batu Aceh yang besar dan signifikan yang ada di Kota Rentang pada tahun 1972 sekarang sudah menghilang, tetapi dari jenis-jenisnya yang dilihat dahulu, maka mendukung anggapan lokasi di Kota Rentang sebagai pemukiman orang-orang bangsawan. Sama juga dengan mutu keramik dari awal abad ke-13 yang telah ditemui dilokasi-lokasi yang sama, yaitu dari misi pelayaran Laksamana Cheng Ho (Zhenghe) dan kunjungannya ke ARU pada tahun 1411-1431”.

Pendudukan Aceh di Kota Rentang, telah mengubah populasinya dengan warna Islam. Batu nisan di impor dari Aceh dan menjadi pertanda bagi orang meninggal dunia dan umumnya mereka itu adalah kaum bangsawan Kota Rentang. Dan yang terpenting adalah dibentuk dan didirikannya sebuah kerajaan dengan corak Islam yang dikemudian hari dikenal dengan ARU (abad ke-13). Hal ini senada dengan bukti-bukti yang ada berupa tulisan dan laporan yang menyebutkan bahwa nama kerajaan (H)Aru telah disebut pada abad ke -13.

Situs Benteng Putri Hijau (Ijo) terdapat di Deli Tua-Namu Rambe luasnya adalah 150 x 60 M2 atau 360 Ha. Letaknya percis diantarai dua lembah (splendid area) yang disebelah baratnya mengalir Lau Patani/Sungai Deli. Temuan penting dari situs ini adalah ditemukannya benteng pertahanan yang terbuat secara alami maupun bentukan manusia. Situs ini termasuk dalam kategori local genius terutama dalam menghadapi musuh, yakni musuh yang datang menyerang harus terlebih dahulu menyeberangi sungai, kemudian mendaki lereng bukit (benteng alam) dan akhirnya sampai di benteng bentukan manusia. 

Oleh karenanya, musuh memerlukan energi yang cukup kuat untuk bisa sampai kepusat benteng. jenis benteng seperti ini banyak terdapat di Scotlandia maupun Inggris sebelum abad pertengahan.

Temuan lain adalah banyaknya keramik ataupun tembikar yang menunjuk tarik yang hampir sama dengan temuan di Kota Rentang, juga temuan mata uang (koin) Dirham, mata uang emas dari Aceh yang banyak ditemukan oleh masyarakat sekaligus menjadi bukti sejarah bahwa pasukan Aceh pernah menaklukkan kawasan ini dengan menembakkan meriam ber-peluru emas sebagaimana yang dikisahkan dalam riwayat Putri Hijau (green princess). 

Setelah diserang oleh laskar Aceh pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahar yang berkuasa tahun 1537-1571, (bukan Iskandar Muda) pada tahun 1564, nama ARU tidak pernah diberitakan lagi. Serangan Aceh yang kedua ini adalah serangan yang terhebat dimana seluruh kerajaan ARU habis dibakar dan yang tersisa hanyalah Benteng yang masih eksis hingga sekarang. Di mana peperangan yang terjadi pada masa sultan Iskandar Muda (1612-1619) tidaklah sehebat pertempuran pada masa Sultan Al-Kahar. Lagi pula, pada masa kepemimpinan Iskandar Muda ini, tidak terdapat suatu tulisan bahwa Melayu di pimpin oleh Sultan Perempuan. Diyakini bahwa lokasi ini merupakan pusat kerajaan Aru Deli Tua dimana kisah Puteri Hijau sangat popular dan banyak diketahui oleh masyarakat.

Bandar Niaga

Kota Cina dan Kota Rentang dipercaya merupakan bandar internasional yang sangat sibuk dengan frekuensi niaga yang cukup tinggi. Hal lain dibuktikan dengan banyaknya temuan keramik dan mata uang yang berasal mancanegara seperti Tiongkok, China, Vietnam, Burma, Srilangka dan Arab. Arus perdagangan yang tinggi tersebut terutama ditujukan untuk perolehan komoditas seperti Kapur Barus dan Kemenyan maupun stonewares dan earthenwares. Jika merujuk pada dinasti Cina, maka keramik dan tembikar tersebut berasal dari Song, Yuan dan Ming. Tidak mustahil apabila material tersebut dibawa langsung dari negara asalnya untuk diperdagangkan atau dipertukarkan dengan kemenyan atau Kapur Barus dengan masyarakat setempat.

Jalur perdagangan sungai (riverine) merupakan entrance ke pusat perdagangan seperti Kota Cina dan Kota Rentang melalui sungai Deli, sungai Wampu dan sungai Sunggal yang bermuara ke Belawan (Belawan ertuary). Tentang hal ini, Anderson (1823) telah mengingatkan pentingnya jalur-jalur Sungai besar dan bermuara langsung ke Belawan. Lagipula, temuan bongkahan perahu yang ditemukan di kedua lokasi (Kota Rentang dan Kota Cina) menjadi bukti nyata bahwa kedua area ini menjadi bandar niaga yang padat dan sibuk. Hanya saja proses sedimentasi yang berlangsung ratusan tahun ini telah mengakibatkan kedua daerah ini seakan menjauh dari laut.

Situs yang telah ditemukan di pesisir pantai Timur Sumatra ini menandakan bahwa wilayah ini pernah menjadi bandar niaga bertaraf internasional sesuai zamanya, sekaligus menjadi centrum kerajaan Aru yang besar dan penting dalam menjelaskan peradaban Sumatra Timur. Namun, kekurang perhatian masyarakat dan instansi terkait terhadap situs-situs sejarah menjadi faktor utama (main factor) penyebab kemusnahan situs ini. Ironisnya, ketiga situs ini tak satupun yang terawat dan bahkan semuanya hampir musnah. 

Kota Cina telah diserobot dan diduduki oleh masyarakat dengan menjadikannya sebagai areal pemukiman dan pertanian, sama halnya dengan Kota Rentang. Sedangkan Benteng Putri Hijau terancam musnah sebagai dampak pembangunan perumahan yang percis menempel ke badan Benteng. Bahkan, sebagian badan benteng telah dirusak untuk memberi jalan ke perumahan yang tengah dibangun .

 

Kerajaan Pagar Ruyung dan sejarah Perang Padri

Berdirinya Pagaruyung

Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh seorang peranakan Minangkabau - Majapahit yang bernama Adityawarman, pada tahun 1347. 

Adityawarman adalah putra dari Adwayawarman dan Dara Jingga, putri dari kerajaan Dharmasraya.

 

Adityawarman sebelumnya pernah bersama-sama Mahapatih Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang.

Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi, yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai Nagari dan Luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat (Suku Minang).

Adityawarman pada awalnya bertahta sebagai raja bawahan (uparaja) dari Majapahit dan menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera, seperti Kuntu dan Kampar yang merupakan penghasil lada. Namun dari berita Tiongkok diketahui Pagaruyung mengirim utusan ke Tiongkok seperempat abad kemudian. 

Agaknya Adityawarman berusaha melepaskan diri dari Majapahit.

Kemungkinan Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menumpas Adityawarman. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk. Konon daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana. Menurut legenda tersebut tentara Jawa berhasil dikalahkan.

Pengaruh Hindu

Pengaruh Hindu di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-13 dan ke-14, yaitu pada masa pengiriman Ekspedisi Pamalayu oleh Kertanagara, dan pada masa pemerintahan Adityawarman dan putranya Ananggawarman. Kekuasaan mereka diperkirakan cukup kuat mendominasi Pagaruyung dan wilayah Sumatera bagian tengah lainnya. Pada prasasti di arca Amoghapasa bertarikh tahun 1347 Masehi (Sastri 1949) yang ditemukan di Padang Roco, hulu sungai Batang Hari, terdapat puji-pujian kepada raja Sri Udayadityavarma, yang sangat mungkin adalah Adityawarman.

Walaupun demikian, keturunan Adityawarman dan Ananggawarman selanjutnya agaknya bukanlah raja-raja yang kuat. Pemerintahan kemudian digantikan oleh orang Minangkabau sendiri yaitu Rajo Tigo Selo, yang dibantu oleh Basa Ampat Balai. Daerah-daerah Siak, Kampar dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh. dan kemudian menjadi negara-negara merdeka.

Pengaruh Islam

Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal Syaikh Abdurrauf Singkil (Tengku Syiah Kuala), yaitu Syaikh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif.

Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Papatah adat Minangkabau yang terkenal: "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang artinya adat Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada AI-Quran.

Hubungan dengan Belanda dan Inggris

Ketika VOC berhasil mengalahkan Kesultanan Aceh pada peperangan tahun 1667, melemahlah pengaruh Aceh pada Pagaruyung. Hubungan antara daerah-daerah rantau dan pesisir dengan pusat Kerajaan Pagaruyung menjadi erat kembali. Saat itu Pagaruyung merupakan salah satu pusat perdagangan di pulau Sumatera, dikarenakan adanya produksi emas di sana. Demikianlah hal tersebut menarik perhatian Belanda dan Inggris untuk menjalin hubungan dengan Pagaruyung. Terdapat catatan bahwa tahun 1684, seorang Portugis bernama Tomas Dias melakukan kunjungan ke Pagaruyung atas perintah gubernur jenderal Belanda di Malaka.

Sejak saat itu mulailah terbina komunikasi dan perdagangan antara Belanda (VOC) dan Pagaruyung.

Sebagai akibat konflik antara Inggris dan Perancis dalam Perang Napoleon dimana Belanda ada di pihak Perancis, maka Inggris memerangi Belanda dan berhasil menguasai pantai barat Sumatera Barat antara tahun 1795 sampai dengan tahun 1819. Thomas Stamford Raffles mengunjungi Pagaruyung di tahun 1818, dimana saat itu sudah mulai terjadi peperangan antara kaum Padri dan bangsawan (kaum adat) Pagaruyung. Saat itu Raffles menemukan bahwa ibukota kerajaan mengalami pembakaran akibat peperangan yang terjadi. 

Setelah terjadi perdamaian antara Inggris dan Belanda di tahun 1814, maka Belanda kembali memasuki Padang pada bulan Mei tahun 1819. Belanda memastikan kembali pengaruhnya di pulau Sumatera dan Pagaruyung, dengan ditanda-tanganinya Traktat London di tahun 1824 dengan Inggris.

Runtuhnya Pagaruyung

Kekuasaan raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat-saat menjelang perang Padri, meskipun raja masih tetap dihormati. Daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh, sedangkan Inderapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun resminya masih tunduk pada raja Pagaruyung.

Pada awal abad ke-19 pecah konflik antara kaum Padri dan golongan bangsawan (kaum adat). Dalam satu pertemuan antara keluarga kerajaan Pagaruyung dan kaum Padri pecah pertengkaran yang menyebabkan banyak keluarga Raja terbunuh. Namun Sultan Muning Alamsyah selamat dan melarikan diri ke Lubukjambi.

Karena terdesak kaum Padri, keluarga kerajaan Pagaruyung meminta bantuan kepada Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1821 Sultan Alam Bagagarsyah, yaitu kemenakan dari Sultan Muning Alamsyah, beserta 19 orang pemuka adat lainnya menandatangani perjanjian penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Sebagai imbalannya, Belanda akan membantu berperang melawan kaum Padri dan Sultan diangkat menjadi Regent Tanah Datar mewakili pemerintah pusat.

Setelah menyelesaikan Perang Diponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kaum Padri dengan kiriman tentara dari Jawa dan Maluku. Namun ambisi kolonial Belanda tampaknya membuat kaum adat dan kaum Padri berusaha melupakan perbedaan mereka dan bersekutu secara rahasia untuk mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1833 Yang Dipertuan Minangkabau Sultan Alam Bagagarsyah, raja terakhir Kerajaan Pagaruyung, ditangkap oleh Letnan Kolonel Elout di Batusangkar atas tuduhan pengkhianatan. Sultan dibuang ke Betawi, dan akhirnya dimakamkan di pekuburan Mangga Dua.

Perang Padri, 1803-1838 dan Keterlibatan Belanda

Perang Padri dilatarbelakangi oleh kepulangan tiga orang Haji dari Mekkah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik & Haji Piobang yg ingin memperbaiki syariat Islam yg belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. 

Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang Haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yg tergabung dlm Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak Yang Dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta Kaum Adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yg bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dalam beberapa perundingan tak ada kata sepakat antara Kaum Padri denganKaum Adat. Seiring itu beberapa nagari dlm Kerajaan Pagaruyung bergejolak, puncaknya pada tahun 1815, Kaum Padri dibawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung & pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir & melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yg pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa Istana Kerajaan Pagaruyung yg sudah terbakar. Perang Padri ialah peperangan yg berlangsung di Sumatera Barat & sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 sampai 1838.

Perang ini merupaken peperangan yg pada awalnya akibat pertentangan dlm masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yg dijuluki sebagai Kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yg marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yg disebut Kaum Adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung & sekitarnya. Kebiasaan yg dimaksud seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, & juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari Kaum Adat yg padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan Kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803.

Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yg melibatkan sesama Minang & Mandailing. Dalam peperangan ini, Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan sedangkan Kaum Adat dipimpinan oleh Yang Dipertuan Pagaruyung waktu itu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum Adat yg mulai terdesak, meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. 

Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 Kaum Adat berbalik melawan Belanda & bergabung bersama Kaum Padri, walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yg cukup panjang, menguras harta & mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya & memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik.

Bantuan Belanda Kepada Kaum Adat Pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar

Karena terdesak dlm peperangan & keberadaan Yang Dipertuan Pagaruyung yg tak pasti, maka Kaum Adat yg dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821, walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia-Belanda, kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Regent Tanah Datar.

Keterlibatan Belanda dlm perang karena diundang oleh kaum Adat, & campur tangan Belanda dlm perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang & Sulit Air oleh pasukan Kapten Goffinet & Kapten Dienema pada bulan April 1821 atas perintah Residen James du Puy di Padang. Kemudian pada 8 Desember 1821 datang tambahan pasukan yg dipimpin oleh Letnan Kolonel Raaff untuk memperkuat posisi pada kawasan yg telah dikuasai tersebut. 

Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda dibawah pimpinan Letnan Kolonel Raaff berhasil memukul mundur Kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batusangkar dengan nama Fort Van der Capellen, sedangkan Kaum Padri menyusun kekuatan & bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822 pergerakan pasukan Raaff di Tanjung Alam dihadang oleh Kaum Padri, namun pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822 dlm pertempuran di Baso, Kapten Goffinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822 pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batusangkar karena terus tertekan oleh serangan Kaum Padri yg dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh.

Setelah mendapat tambahan pasukan pada 13 April 1823, Raaff mencoba kembali menyerang Lintau, namun Kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali ke Batusangkar. Sementara pada tahun 1824 Yang Dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raaff, 

Namun pada tahun 1825 Sultan Arifin Muningsyah raja terakhir Minangkabau ini wafat & kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raaff sendiri meninggal dunia secara mendadak di Padang pada tanggal 17 April 1824 sesudah sebelumnya mengalami demam tinggi. Sementara pada bulan September 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Laemlin telah berhasil menguasai beberapa kawasan di Luhak Agam di antaranya Koto Tuo & Ampang Gadang. Kemudian mereka juga telah menduduki Biaro & Kapau, namun karena luka-luka yg dideritanya di bulan Desember 1824, Laemlin meninggal dunia di Padang.

Perdamaian & Perjanjian Masang

Perlawanan yg dilakukan oleh Kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin Kaum Padri yg waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat “Perjanjian Masang” pada tanggal 15 November 1825. Hal ini dimaklumi karena disaat bersamaan Pemerintah Hindia-Belanda juga kehabisan dana dlm menghadapi peperangan lain di Eropa & Jawa seperti Perang Diponegoro. Selama periode gencatan senjata, 

Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan & juga mencoba merangkul kembali Kaum Adat. Sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yg dikenal dengan nama “Plakat Puncak Pato” di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar yg mewujudkan konsensus bersama Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yg artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Qur’an.

Wilayah kekuasaan

Wilayah pengaruh politik Kerajaan Pagaruyung adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Wilayah ini dapat dilacak dari pernyataan tambo (legenda adat) berbahasa Minang ini: 

Dari Sikilang Aia Bangih

Hingga Taratak Aia Hitam

Dari Durian Ditakuak Rajo

Hingga Sialang Balantak Basi

Sikilang Aia Bangih adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. Taratak Aia Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian Ditakuak Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Yang terakhir, Sialang Balantak Basi adalah wilayah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang.

Secara lengkapnya, di dalam tambo dinyatakan bahwa Alam Minangkabau (wilayah Kerajaan Pagaruyung) adalah sebagai berikut:

Nan salilik Gunuang Marapi

Saedaran Gunuang Pasaman

Sajajaran Sago jo Singgalang

Saputaran Talang jo Kurinci

Dari Sirangkak nan Badangkang

Hinggo Buayo Putiah Daguak

Sampai ka Pintu Rajo Hilia

Hinggo Durian Ditakuak Rajo

Sipisau-pisau Hanyuik

Sialang Balantak Basi

Hinggo Aia Babaliak Mudiak

Sailiran Batang Bangkaweh

Sampai ka ombak nan badabua

Sailiran Batang Sikilang

Hinggo lauik nan sadidieh

Ka timua Ranah Aia Bangih

Rao jo Mapat Tunggua

Gunuang Mahalintang

Pasisia Banda Sapuluah

Taratak Aia Hitam

Sampai ka Tanjuang Simalidu

Pucuak Jambi Sambilan Lurah Daerah Luhak nan Tigo

Daerah di sekeliling Gunung Pasaman

Daerah sekitar Gunung Sago dan Gunung Singgalang

Daerah sekitar Gunung Talang dan Gunung Kerinci

Daerah Pariangan Padang Panjang dan sekitarnya

Daerah di Pesisir Selatan hingga Muko-Muko

Daerah Jambi sebelah barat

Daerah yang berbatasan dengan Jambi

Daerah sekitar Indragiri Hulu hingga Gunung Sailan

Daerah sekitar Gunung Sailan dan Singingi

Daerah hingga ke rantau pesisir sebelah timur

Daerah sekitar Danau Singkarak dan Batang Ombilin

Daerah hingga Samudra Indonesia

Daerah sepanjang pinggiran Batang Sikilang

Daerah yang berbatasan dengan Samudra Indonesia

Daerah sebelah timur Air Bangis

Daerah di kawasan Rao dan Mapat Tunggua

Daerah perbatasan dengan Tapanuli selatan

Daerah sepanjang pantai barat Sumatra

Daerah sekitar Silauik dan Lunang

Daerah hingga Tanjung Simalidu

Daerah sehiliran Batang Hari

Sistem pemerintahan

Aparat pemerintahan

Raja Pagaruyung, yang disebut juga sebagai Raja Alam, melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dengan bantuan dua orang pembantu utamanya (wakil raja), yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Buo, dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Bersama, mereka bertiga disebut Rajo Tigo Selo, yang artinya tiga orang raja yang "bersila" atau bertahta. Raja Adat memutuskan masalah-masalah adat, sedangkan Raja Ibadat mengurus masalah-masalah agama. Bila ada masalah yang tidak selesai barulah dibawa ke Raja Pagaruyung.

Selain kedua raja tadi, Raja Alam dibantu pula oleh Basa Ampek Balai, artinya "orang besar" (menteri-menteri utama) yang berempat. Mereka adalah:

1. Bandaro (bendahara) atau Tuanku Titah yang berkedudukan di Sungai Tarab. Kedudukannya hampir sama seperti Perdana Menteri. Bendahara ini dapat dibandingkan dengan jabatan bernama sama di Kesultanan Melaka

2. Makhudum yang berkedudukan di Sumanik. Ia bertugas memelihara hubungan dengan rantau dan kerajaan lain.

3. Indomo yang berkedudukan di Saruaso. Ia bertugas memelihara adat-istiadat

4. Tuan Gadang yang berkedudukan di Batipuh. Ia bertugas sebagai panglima perang.

Namun belakangan pengaruh Islam menempatkan Tuan Kadi yang berkedudukan di Padang Ganting. Ia bertugas menjaga syariah agama masuk menjadi Basa Ampek Balai mengeser kedudukan Tuan Gadang di Batipuh.

Sebagai aparat pemerintahan, masing-masing Basa Ampek Balai punya daerah-daerah tertentu di mana mereka berhak menagih upeti sekedarnya. Daerah-daerah ini disebut rantau masing-masing. Bandaro memiliki rantau di Bandar X, rantau Tuan Kadi adalah di VII Koto dekat Sijunjung, Indomo punya rantau di bagian utara Padang sedangkan Makhudum punya rantau di Semenanjung Melayu, di daerah pemukiman orang Minangkabau di sana.

Pemerintahan Darek dan Rantau

Kerajaan Pagaruyung membawahi lebih dari 500 Nagari, yang merupakan satuan wilayah otonom pemerintahan. Nagari-nagari ini merupakan dasar kerajaan, dan mempunyai kewenangan yang luas dalam memerintah. Suatu nagari mempunyai kekayaannya sendiri dan memiliki pengadilan adatnya sendiri. Beberapa buah nagari terkadang membentuk persekutuan. Misalnya Bandar X adalah persekutuan sepuluh nagari di selatan Padang. Kepala persekutuan ini diambil dari kaum penghulu, dan sering diberi gelar raja. Raja kecil ini bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung.

Darek

Di daerah Darek atau daerah inti Kerajaan Pagaruyung (Luhak Nan Tigo, yaitu Luhak Tak nan Data, belakangan menjadi Tanah Data, Luhak Agam dan Luhak Limopuluah), umumnya nagari-nagari ini diperintah oleh para penghulu, yang mengepalai masing-masing suku yang berdiam dalam nagari tersebut. Penghulu dipilih oleh anggota suku, dan warga nagari mengendalikan pemerintahan melalui para penghulu mereka. Keputusan pemerintahan diambil melalui kesepakatan para penghulu, setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Di daerah inti Kerajaan Pagaruyung ini, Raja Pagaruyung hanya bertindak sebagai penengah meskipun ia tetap dihormati.

Pembagian daerah darek adalah sebagai berikut:

Luhak Tanah Data

• Alam Surambi Sungaipagu

• Batipuah Sapuluah Koto

• Kubuang Tigobaleh

• Langgam nan Tujuah

• Limokaum Duobaleh Koto

• Lintau Sambilan Koto

• Lubuak nan Tigo

• Nilam Payuang Sakaki

• Pariangan Padangpanjang

• Sungai Tarab Salapan Batua

• Talawi Tigo Tumpuak

• Tanjuang nan Tigo

• Sapuluah Koto di Ateh Luhak Agam

• Ampek-Ampek Angkek

• Lawang nan Tigo Balai

• Nagari-nagari Danau Maninjau Luhak Limopuluah Koto

• Hulu

• Lareh

• Luhak

• Ranah

• Sandi

Rantau

Raja Pagaruyung mengendalikan secara langsung daerah Rantau. Ia boleh membuat peraturan dan memungut pajak di sana. Daerah-daerah rantau ini meliputi Pasaman, Kampar, Rokan, Indragiri dan Batanghari. Wilayah rantau pada awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi suku Minangkabau.

Masing-masing luhak memiliki wilayah rantaunya sendiri. Penduduk Tanah Datar merantau ke arah barat dan tenggara, penduduk Agam merantau ke arah utara dan barat, sedangkan penduduk Limopuluah Koto merantau ke daerah Riau daratan sekarang, yaitu Rantau Kampar Kiri dan Rantau Kampar Kanan. 

Selain itu, terdapat daerah perbatasan wilayah luhak dan rantau yang disebut sebagai Ujuang Darek Kapalo Rantau. Di daerah rantau seperti di Pasaman, kekuasaan penghulu ini sering berpindah kepada raja-raja kecil, yang memerintah turun temurun. Di Inderapura, raja mengambil gelar sultan.

Pembagian daerah rantau adalah sebagai berikut:

Rantau Luhak Tanah Data

Rantau Nan Kurang Aso Duo Puluah

• Lubuak Ambacang

• Lubuak Jambi

• Gunuang Koto

• Benai

• Pangian

• Basra

• Sitinjua

• Kopa

• Taluak Ingin

• Inuman

• Surantiah

• Taluak Rayo

• Simpang Kulayang

• Aia Molek

• Pasia Ringgit

• Kuantan

• Talang Mamak

• Kualo Thok

Rantau Pasisia Panjang (Rantau Banda Sapuluah)

• Batang Kapeh

• Kuok

• Surantiah

• Ampiang Perak

• Kambang

• Lakitan

• Punggasan

• Aia Haji

• Painan Banda Salido

• Tarusan

• Tapan

• Lunang

• Silauik

• Indropuro

Ujuang Darek Kapalo Rantaunya

• Anduriang Kayu Tanam

• Guguak Kapalo Hilalang

• Sicincin

• Toboh Pakandangan

• Duo Kali Sabaleh Anam Lingkuang

• Tujuah Koto

• Sungai Sariak. Rantau Luhak Agam

• Nagari-nagari pantai barat Sumatera

• Pasaman Barat

• Pasaman Timur

• Panti

• Rao

• Lubuak Sikapiang

• dll.

Ujuang Darek Kapalo Rantaunya

• Palembayan

• Silaras Aia

• Lubuak Basuang

• Kampuang Pinang

• Simpang Ampek

• Sungai Garinggiang

• Lubuak Bawan

• Tigo Koto

• Garagahan

• Manggopoh Rantau Luhak Limo Puluah Koto

• Mangilang

• Tanjuang Balik

• Pangkalan

• Koto Alam

• Gunuang Malintang

• Muaro Paiti

• Rantau Barangin

• Rokan Pandalian

• Kuatan Singingi

• Gunuang Sailan

• Kuntu

• Lipek Kain

• Ludai

• Ujuang Bukik

• Sanggan

• Tigo Baleh Koto Kampar

• Sibiruang

• Gunuang Malelo

• Tabiang

• Tanjuang

• Gunuang Bungsu

• Muaro Takuih

• Pangkai

• Binamang

• Tanjuang Abai

• Pulau Gadang

• Baluang Koto Sitangkai

• Tigo Baleh

• Lubuak Aguang

• Limo Koto Kampar Kuok

• Slao

• Bangkinang

• Rumbio

• Aia Tirih

• Taratak Buluah

• Pangkalan Indawang

• Pangkalan Kapeh

• Pangkalan Sarai

• Koto Laweh

Selain ketiga daerah-daerah rantau tadi, terdapat suatu daerah rantau yang terletak di wilayah Malaysia sekarang, yaitu Rantau Nan Sambilan (Negeri Sembilan). Nagari-nagarinya adalah

• Jelai

• Jelebu

• Jehol

• Kelang

• Naniang

• Pasir Besar

• Rembau

• Segamat

• Sungai Ujong

Sejarah Kerajaan Blambangan

 

Blambangan berasal dari kata “Bala” yang artinya adalah rakyat dan “Ombo” yang artinya besar atau banyak sehingga dapat diartikan bahwa Blambangan adalah suatu kerajaan yang rakyatnya sangat banyak. 

Sebagian dari kita tentu tahu kisah berjenis Panji berjudul Damarwulan-Minakjinggo. Kisah yang dianggap legenda ini begitu popular di Jawa Timur karena mengungkapkan perseteruan antar dua kerajaan, yang satu sebuah kerajaan besar bernama Majapahit, yang satu lagi kerajaan yang tak pernah tunduk terhadap hegemoni kerajaan besar itu, yakni Kerajaan Blambangan. Perseteruan ini melahirkan Perang Paregreg.

Kerajaan Blambangan terletak di timur Kota Banyuwangi di Jawa Timur. Bila kita melihat peta, letak Blambangan berbatasan langsung dengan Selat Bali, dengan begitu kita yakin bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan pesisir. Bila melihat namanya, Blambangan berasal dari kata bala yang artinya “rakyat” dan ombo yang artinya “besar” atau “banyak”. Dengan begtu, kita dapat pahami bahwa Blambangan adalah “kerajaan yang rakyatnya cukup banyak”.

Tak ada berita yang pasti sejak kapan kerajaan ini berdiri. Dari kisah Damarwulan-Minakjinggo diketahui bahwa pada masa Majapahit kerajaan ini telah ada dan berdaulat. Namun demikian, ada beberapa sumber yang memuat nama Blambangan, yakni Serat Kanda Serat Damarwulan , dan Serat Raja Blambangan di mana proses penulisannya dilakukan jauh setelah masa kejayaan Blambangan, yakni ketika masa Mataram-Islam dan kekuasaan Kompeni Belanda di Jawa tengah relatif kukuh. 

Di samping mengacu kepada sumber berjenis sekunder seperti ketiga serat tadi, kita masih memiliki sumber primer yang bisa dikaitkan dengan keberadaan Blambangan, yakni Pararaton, yang meski tak menyebutkan nama Blambangan namun kemunculan nama Arya Wiraraja dan Lamajang akan membantu kita menyibakkan kabut yang menyelimuti sejarah awal Kerajaan Blambangan.

Istana Timur Majapahit

Untuk melacak sejarah kemunculan Kerajaan Blambangan diakui cukup sulit. Minimnya data dan fakta membuat para ilmuwan kesukaran untuk menentukan sejarah awal kerajaan ini. Namun, bila kita memetakan sejarah awal Majapahit pada masa Sri Nata Sanggramawijaya alias Raden Wijaya, maka sedikit celah akan terkuak bagi kita guna menuju pencarian awal mula Blambangan.

Pelacakan ini bisa dimulai dari peristiwa larinya Sanggramawijaya (R. Wijaya) dan kawan-kawan ke Songeneb (kini Sumenep) di Madura guna meminta bantuan kepada Arya Wiraraja dalam usaha menjatuhkan Jayakatwang yang telah menggulingkan Kertanagara di Singasari. Menurut Pararaton, Raden Wijaya berjanji, bahwa jika Jayakatwang berhasil dijatuhkan, kelak kekuasaannya akan dibagi dua, satu untuk dirinya, satu lagi untuk Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini ketika muda merupakan pejabat di Singasari, yang telah dikenal baik oleh Raden Wijaya yang tak lain menantu dan keponakan Prabu Kertanegara sendiri 

Ketika Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit tahun 1293, Arya Wiraraja diberi jabatan sebagai pasangguhan dengan gelar Rakryan Mantri Arya Wiraraja Makapramuka. Namun, rupanya Wiraraja pada tahun 1296 sudah tidak menjabat lagi, hal ini sesuai dengan isi Prasasti Penanggungan yang tak mencatat namanya. Penyebab menghilangnya nama Wiraraja dari jajaran pemerintahan Majapahi karena pada 1395, salah satu putranya bernama Ranggalawe memberontak terhadap Kerajaan lalu tewas. 

Peristiwa ini membuat Wiraraja sakit hati dan mengundurkan diri, seraya menuntut janji kepada Raden Wijaya mengenai wilayah yang dulu pernah dijanjikan. Pada 1294, raja pertama Majapahit itu mengabulkan janjinya dengan memberi Wiraraja wilayah Majapahit sebelah timur yang beribukota di Lamajang (kini Lumajang).

Babad Raja Blambangan memberi tahu kita bahwa wilayah Lumajang yang diberikan pada Arya Wiraraja adalag berupa hutan, termasuk Gunung Brahma (kini Gunung Bromo) hingga tepi timur Jawi Wetan (Jawa Timur), bahkan hingga Selat Bali (”Wit prekawit tanah Lumajang seanteron ipun kedadosaken tanah Blambangan”). Menurut teks Babad Raja Blambangan, Arya Wiraraja memerintah di Blambangan sejak 1294 hingga 1301. Ia digantikan putranya, Arya Nambi, dari 1301 sampai 1331. Setelah Nambi terbunuh karena intrik politik pada 1331, takhta Kerajaan Blambangan kosong hingga 1352. Yang mengisi kekosongan ini adalah Sira Dalem Sri Bhima Chili Kapakisan, saudara tertua Dalem Sri Bhima Cakti di Pasuruan, Dalem Sri Kapakisan di Sumbawa, dan Dalem Sri Kresna Kapakisan di Bali.

Kesaksian Babad Raja Blambangan berkesesuaian dengan apa yang tertulis pada Pararaton. Dikisahkan, pada 1316 Nambi, seorang pengikut setia Raden Wijaya sekaligus Patih Amamangkubhumi Majapahit yang pertama, memberontak pada masa pemerintahan Jayanagara, seperti yang dijelaskan Pararaton. Riwayat lain, yakni Kidung Sorandaka, menceritakan pemberontakan Nambi terjadi setelah kematian ayahnya yang bernama Pranaraja (sementara Kidung Harsawijaya menyebut ayah Nambi adalah Wiraraja). Pararaton mengisahkan, Nambi tewas dalam benteng pertahanannya di Desa Rabut Buhayabang, setelah dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang. Sebelumnya, benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan yang dibangun Nambi, dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga tewas dalam peperangan itu. Menurut Nagarakretagama, yang memimpin penumpasan Nambi adalah Jayanagara sendiri. Dalam peristiwa ini, jelas Nambi berada di Lamajang dan dibantu oleh pasukan Majapahit Timur, wilayah yang menjadi kekuasaan Wiraraja. Namun belum jelas, apakah Wiraraja masih hidup saat peristiwa Nambi berlangsung.

Pemaparan di atas, dalam upaya menjelaskan keberadaan Blambangan, tentu belum dirasakan memuaskan, karena walau bagaimana pun, semua data di atas tak menyebutkan nama Blambangan. Untuk itu, kita langkahkan lagi penelesuran kita ke masa yang lebih kemudian, yakni masa Perang Paregreg, peperangan antara “Keraton Barat” versus “Keraton Timur” di wilayah Majapahit.

“Kedaton Wetan” dan Perang Paregreg 1406 M

Bila merujuk ke Pararaton, kita akan mengetahui bahwa ayah angkat sekaligus kakek dari istri Bhre Wirabhumi, yakni Bhre Wengker yang bernama Wijayarajasa (suami Rajadewi), mendirikan keraton baru di Pamotan dan bergelar Bhatara Parameswara ring Pamotan. Bhatara Parameswara ini juga adalah mertua Hayam Wuruk karena putrinya yang bernama Paduka Sori meikah dengan raja ini. Setelah Bhatara Parameswara wafat tahun 1398 M, keraton di Pamotan diserahkan kepada Bhre Wira Bhumi (Minak Jinggo)

Bila menghubungkan berita Pararaton dengan berita pada Sejarah Dinasti Ming, kita bisa melihat adanya kesesuaian. Kronik Cini memberitakan bahwa pada 1403 M di Jawa terdapat “Kerajaan Barat” dan “Kerajaan Timur” yang tengah berseteru. Diberitakan bahwa pada tahun itu Bhre Wirabhumi, penguasa Kerajaan Timur, mengirim utusan kepada Cina guna mendapatkan pengakuan Kaisar Cina. 

Hal ini membuat Wikramawardhana (Damarwulan) penguasa Kerajaan Barat, marah dan segera ia membatalkan masa kependetaannya yang telah dimulai sejak 1400. Selama itu yang menjalankan roda pemerintahan adalah istrinya, Kusumawardhani (Kencono Wungu) Dengan begitu jelas, bahwa penguasa “Kerajaan Timur” yang diperikan oleh Sejarah Dinasti Ming ini mengacu pada penguasa di Pamotan, yakni Bhre Wirabhumi. Namun kemudian, muncul masalah baru: apakah istilah Kerajaan Timur pada masa Bhre Wirabhumi sama dengan istilah “Istana Timur” pada masa Arya Wiraraja?

Pada 1403 Kaisar Yung Lo (Zhu Di) di Cina mengirim utusan (Zhang He/Cheng Ho) ke Jawa guna memberitahukan bahwa dirinyalah yang menjadi Kaisar Cina. Hubungan Cina-Jawa makin mesra ketika Wikramawardhana menerima stempel perak berlapis emas dari Kaisar Yung Lo. 

Sebagai terima kasih, Wikramawardhana mengirim utusannya ke Cina dengan membawa upeti. Rupanya kiriman stempel perak-emas itu membangkitkan keinginan Bhre Wirabhumi untuk mengirimkan upeti ke Cina. 

Pengirim utusan oleh Wirabhumi ini memiliki maksud yang lebih khusus: meminta pengakuan dari Kaisar Cina. Pengesahan resmi dari Kaisar Cina terhadap Bhre Wirabhumi di Kerajaan Timur membuat geram Wikramawardhana yang tengah bertapa. Ketika mendengar Bhre Wirabhumi diakui oleh Kaisar Cina, pada 1403 Wikramawardhana kembali mengemban pemerintahan. Tiga tahun berikutnya, 1406, baik Kerajaan Barat maupun Kerajaan Timur sama-sama meminta dukungan kepada kerabat istana Majapahit lain untuk mendukung mereka.

Pararaton mencatat, Perang Paregreg (“perang yang berangsur-angsur”) antara Wikramawardhana-Bhre Wirabhumi terjadi pada tahun Saka naga-loro-anahut-wulan atau 1328 Saka (1406). 

Setelah Wikramawardhana berhasil mengalahkan Kerajaan Timur, Bhre Wirabhumi melarikan diri saat malam dengan menumpang perahu. Namun ia berhasil dikejar oleh Bhra Narapati Raden Gajah, kepalanya dipancung lalu dibawa ke Majapahit untuk dipersembahkan kepada Bhra Hyang Wisesa. Kepala Bhre Wirabhumi kemudian ditanam di Desa Lung. Candinya dibangun pada tahun itu juga (1406), bernama Grisapura.

Perang ini berawal dari ketidaksetujuan Bhre Wirabhumi, anak Sri Rajasanagara atau Hayam Wuruk dari selir, atas penunjukan Suhita, putri pasangan Kusumawardhani (putri Hayam Wuruk) dengan Wikramawardhana, menjadi penguasa Majapahit. Sebelumnya, pada 1389 Wikramawardhana, menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk, dinobatkan menjadi raja, lalu setelah 12 tahun memerintah, Wikramawardhana turun takhta dan menjadi pendeta. 

Penunjukan Suhita oleh Wikramawardhana tidak disetujui Bhre Wirabhūmi. Wirabhumi, walau sebatas anak dari seorang selir, merasa lebih berhak atas takhta Majapahit karena ialah satu-satunya anak lelaki dari Hayam Wuruk. Ia melihat bahwa Suhita kurang berhak atas takhta tersebut karena hanya seorang wanita dari seorang putri Hayam Wuruk, yakni Kusumawardhani. Bhre Wirabhumi sendiri, menurut Nagarakretagama, menikah dengan Nagarawardhani, sedangkan menurut Pararaton ia menikah dengan Bhre Lasem yakni Sang Alemu alias Indudewi, kemenakan Hayam Wuruk sekaligus anak dari Rajadewi (Rajasaduhitendudewi). Rajadewi dalam Nagarakretagama, yang identik dengan Bhre Daha menurut Pararaton, ini adalah bibi Hayam Wuruk.

Setelah Bhre Wirabhumi tewas, Bhre Daha, ibu angkat Bhre Wirabhumi yakni Rajasaduhitendudewi, diboyong oleh Hyang Wisesa ke Kedaton Kulon, Majapahit. Siapa orang yang menggantikan Bhre Wirabhumi menjadi penguasa Daha, tidak diketahui. Pararaton hanya menceritakan bahwa pada 1359 Saka (1437 M), yang menjadi penguasa Daha adalah Jayawardhani Dyah Jayeswari, putri bungsu Bhre Pandan Salas.

Setelah Perang Paregreg, takhta Majapahit masih dipegang oleh Wikramawardhana hingga 11 tahun kemudian. Pada 1349 Saka (1427 M) Wikramawardhana wafat, takhta Majapahit lalu diserahkan kepada Suhita. Setelah Bhre Wirabhumi tewas, Kerajaan Timur bersatu dengan Kerajaan Barat. Namun, 

Di lain pihak banyak daerah bawahan di luar Jawa yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit.

Dari uraian di atas, sama, bahwa sumber-sumber tertulis yang lebih tua, yakni Nagarakretagama pada abad ke-14 tidak mencantumkan nama “Blambangan” untuk wilayah yang dikuasai Arya Wirajaja; pun Pararaton yang ditulis sekitar abad ke-15 dan 16 tidak menyebutkan nama itu, melainkan “Istana Timur” untuk wilaya yang dikuasai oleh Bhre Wirabhumi. 

Istilah “Blambangan” sebagai sebuah kerajaan baru muncul pada abad-abad selanjutnya, yakni abad ke-18 pada masa Mataram-Islam, dua abad setelah era Paregreg. Namun ada pengecualian, naskah Bujangga Manik yang ditulis sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 menyebutkan nama tempat “Balungbungan” yang terletak di ujung timur Jawa Timur sebagai tempat ziarah kaum Hindu (hal ini akan dibahas pada uraian selanjutnya).

Panarukan, Pelarian Dyah Ranawijaya Raja Kediri

Namun, sebelum putus asa, ada data menarik yang akan membimbing kita menelusuri kabut sejarah kerajaan ini. Data itu menguraikan sebuah peristiwa yang terjadi pada akhir abad ke-16, setengah abad setelah masa Paregreg, yakni penyerangan pasukan Demak ke Daha, ibukota Kediri. Saat itu, Kediri merupakan kerajaan utama setelah berhasil menyerang Majapahit.

Pasukan Demak yang Islam menyerang Tuban pada 1527; setelah Tuban, laskar Demak menyerang Daha, ibukota Kediri pada tahun itu juga. Raja Kediri, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya (diidentifikasikan sama dengan tokoh Bhatara Wijaya atau Brawijaya dalam serat) melarikan diri ke Panarukan, sementara Kediri jatuh ke tangan Demak. Dyah Ranawijaya sendiri sebelumnya pernah mengalahkan Bhre Kertabhumi Raja Majapahit pada 1478. Penyerangan itu dalam rangka balas dendamnya, karena ayahnya, Suraprabhawa Sang Singawikramawardhana yang duduk di keraton Majapahit diserang oleh Bhre Kretabhumi, sehingga menyebabkan Suraprabhawa mengungsi ke Daha, Kediri. Pendapat ini didukung oleh Prasasti Petak yang menyebutkan, keluarga Girindrawardhana pernah berperang melawan Majapahit lebih dari satu kali.

Berita dari Serta Kanda yang menyebutkan bahwa Dyah Ranawijaya, setelah Daha jatuh ke pasukan Demak, melarikan diri ke Bali, menurut Muljana, tak dapat dibuktikan oleh data sejarah yang lebih sahih. Sebaliknya, Dyah Ranawija melarikan diri ke Panarukan (kini nama kecamatan di Kab. Situbondo, Jawa Timur, utara Banyuwangi). Panarukan sendiri ketika itu merupakan sebuah pelabuhan yang cukup ramai dan sejak abad ke-14 telah menjadi salah satu pangkalan kapal terpenting bagi Majapahit. 

Dengan tibanya Ranawijaya ke kota pelabuhan ini, Kerajaan Panarukan ini bisa dianggap sebagai kelanjutan Kediri. Dan berdasarkan penuturan orang Belanda kemudian, kerajaan Panarukan ini dapat diidentifikasi sebagai Kerajaan Blambangan.

Hal ini sesuai berita Portugis yang menyebutkan adanya utusan Kerajaan Hindu di Panarukan ke Malaka pada 1528—setahun setelah Dyah Ranawijaya diserang Demak. Utusan dari Panarukan ini bermaksud mendapatkan dukungan orang-orang Portugis, yang tentunya bermaksud menghadang pengaruh Islam di Jawa. Bukti lain bahwa Panarukan adalah (bagian dari) Blambangan adalah peristiwa terbunuhnya Sultan Trenggana raja ke-3 Demak pada 1546. Hanya saja, belum ada kepastian, sejak kapan pusat pemerintahan Blambangan pindah dari Panarukan ke wilayah yang lebih timur.

Pada saat Kerajaan Demak memperlebar wilayah kekuasaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, sebagian wilayah Jawa Timur berhasil dikuasainya. Pasuruan ditaklukan pada 1545 dan sejak saat itu menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Akan tetapi, usaha Demak menaklukkan Panarukan/Blambangan mengalami kendala karena kerajaan ini menolak Islam. Bahkan, pada 1546, Sultan Trenggana sendiri terbunuh di dekat Panarukan, setelah selama tiga bulan tak mampu menembus kota Panarukan. 

Barulah ketika Pasuruan berhasil dikuasai Demak, posisi Blambangan makin terdesak. Pada 1601 ibukota Blambangan dapat direbut oleh pasukan Pasuruan yang dibantu Demak. Setelah dikalahkan oleh aliansi Demak-Pasuruan, Kerajaan Blambangan mulai dimasuki budaya dan ajaran Islam. Pusat pemerintahan pun bergeser ke selatan, ke daerah Muncar.

Pada masa Kesultanan Mataram, penguasa Blambangan kembali menyatakan diri sebagai wilayah yang merdeka. Usaha para penguasa Mataram dalam menundukkan Blambangan mengalami kegagalan. Hal ini mengakibatkan kawasan Blambangan (dan Banyuwangi pada umumnya) tidak pernah masuk ke dalam budaya Jawa Tengahan. Maka dari itu, sampai sekarang kawasan Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Pengaruh Bali-lah yang lebih menonjol pada berbagai bentuk kesenian dari wilayah Blambangan.

Dari uraian di atas terkesan bahwa cikal bakal Blambangan terdapat di Panarukan, jadi bukan berasal dari “Istana Timur” di Lumajang peninggalan Arya Wiraraja atau istana pada masa Perang Paregreg. Namun demikian, diperlukan sejumlah pertimbangan lain untuk memutuskan apakah tepat bila kita menyebutkan bahwa Panarukan merupakan awal mula Kerajaan Blambangan. Hal ini akan lebih terkuak pada uraian-uraian di bawah ini.

Pangeran Tampauna (Pangeran Kedhawung) dan Tawang Alun (Sinuhun Macan Putih)

Pada abad ke-16, Blambangan berada dalam kekuasaan Bali. Kerajaan Gelgel di Bali yang dirajai Dalem Waturengong (1460-1550) mampu memperluas wilayahnya hingga ke bagian timur Jawa Timur, Lombok dan Sumbawa. 

Setelah Dalem Waturenggong digantikan oleh putranya yakni Dalem di Made, satu persatu wilayah kekuasaan Gelgel melepaskan diri, di antaranya Blambangan dan Bima (tahun 1633) dan Lombok (tahun 1640). Pada 1651, muncul pemberontakan Gusti Agung Maruti atas Gelgel. Ketika Dewa Agung Jambe menggantikan Dalem Di Made, kembali Gelgel merebut wilayahnya yang terlepas pada 1686. Raja ini lalu memindahkan pusat kerajaan ke Samarapura di Klungkung.

Pada abad ke-17, Blambangan sendiri dipimpin oleh Santaguna. Setelah Blambangan ditaklukkan pada 1636 oleh Sultan Agung Mataram, Santaguna digantikan oleh Raden Mas Kembar alias Tampauna pada 1637. Ketika itu, ibukota masih di Lumajang. Pada 1639, raja ini memindahkan keraton ke Kedhawung, sekitar Panarukan, Situbondo, sehingga bergelar Pangeran Kedhawung. Kalimat ini menjelaskan bahwa cikal bakal Blambangan adalah Lumajang—dan untuk ini kita bisa menarik garis ke masa Arya Wiraraja.

Pada masa Mas Tampauna ini, Blambangan selalu menjadi rebutan antara Bali dan Mataram. Perebutan pengaruh antardua kerajaan itu berakhir setelah kedua penguasa kerajaan itu wafat, Sultan Agung pada 1646 dan Dewa Agung pada 1651. Pada 1649, setelah berusia sepuh, Mas Tampauna bertapa di hutan Kedhawung menjadi begawan.

Setelah Mas Tampauna menjad begawan, pemerintahan digantikan oleh putranya yakni Tawang Alun pada 1652. Menurut cerita, raja ini melakukan semedhi dan memunyai gelar baru, Begawan Bayu. Di tempat bertapanya, ia mendapat petunjuk untuk berjalan “ngalor wetan” bila ada “macan putih”. Ia pun harus duduk di atas macan putih dan mengikuti perjalanan macan putih tersebut menuju hutan Sudhimara (Sudhimoro). Tawang Alun lalu mengelilingi hutan seluas 4 km2. Tempat itulah yang selanjutnya dijadikan pusat pemerintahan dan diberi nama keraton Macan Putih (tahun 1655).

Ketika di bawah kepemimpinan Raja Tawang Alun atau Sinuhun Macan Putih, Blambangan berusaha melepaskan diri dari Mataram. pada 1659 M atau 1585 Saka, raja Blambangan yang baru dilantik (tidak disebut namanya), dengan dibantu angkatan perang dari Bali, kembali melakukan pemberontakan. 

Tahun 1697 Blambangan ditaklukkan oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti, raja Buleleng di Bali Utara, mungkin dengan bantuan Surapati Raja Blambangan Prabu Tawang Alun dikalahkan dan untuk sementara Ki Gusti Ngurah Panji Sakti menunjuk perwakilannya untuk memerintah Blambangan sementara, I Gusti Anglurah Panji Sakti memberikan kekekuasaan Kerajaan Blambangan kepada Cokorda Agung Mengwi setelah dinikahkan putri Raja Mengwi tersebut. 

Setelah Blambangan dalam kendali Mengwi, Badung Ditunjuklah keturunan Prabu Tawang Alun untuk memegang Kerajaan Blambangan yaitu Pangeran Danuningrat, dimana Prabu Danuningrat untuk mengikat kesetiaan ia beristrikan Putri Cokorda Agung Mengwi. 

Sebelum menjadi kerajaan berdaulat, Blambangan termasuk wilayah taklukan Bali. Kerajaan Mengwi pernah menguasai wilayah ini. Usaha penaklukan Kesultanan Mataram terhadap Blambangan tidak berhasil. Inilah yang menyebabkan mengapa kawasan Blambangan (dan Banyuwangi pada umumnya) tidak pernah masuk pada budaya Jawa Tengahan, sehingga kawasan tersebut hingga kini memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Pengaruh Bali juga tampak pada berbagai bentuk kesenian tari yang berasal dari wilayah Blambangan. 

Silsilah Raja Kerajaan Blambangan : 

Silsilah Awal 

- Mpu Withadarma

- Mpu Bhajrastawa

- Mpu Lempita 

- Mpu Gnijaya

- Mpu Wiranatha

- Mpu Purwantha (Mpu Purwo)

- Ken Dedes (istri Tunggul Ametung)

- Mahisa Wonga Teleng (AnusaPati)

- Mahisa Campaka (Rangga Wuni) 

- Dyah Lembutal (adik putri Prabu Kertanegara) 

- Rana Wijaya/Raden Wijaya 

- Tribuana Tunggadewi 

- Hayam Wuruk 

- Dyah Kusumawardani (istri Wikramawardhana/damarwulan)

-Kertabhumi

- Kerta Wijaya (Yang menurunkan Sultan Fatah)

- Cri Adi Suraprabawa 

- Lembu Anisraya/Minak Anisraya

- Mas Sembar/Minak Sembar 

- Bima Koncar/Minak Sumendhe (memerintah Blambangan pada tahun 1489-1500) 

- Minak Pentor (memerintah Blambangan 1500-1541) 

- Minak Gadru ( Memerintah Prasada/Lumajang): Minak Gadru menurunkan Minak Lampor yang memerintah di Werdati-Teposono-Lumajang

- Minak Cucu (Memerintah Candi Bang/Kedhaton Baluran): Minak Cucu penguasa Djinggan beliau berputra SONTOGUNO yang memerintah Blambangan pada 1550 hingga 1582. 

- Minak Lampor 

- Minak Lumpat (Sebagai Raja di Werdati) 

- Minak Luput (Sebagai Senopati) 

- Minak Sumendi (sebagai Karemon/Agul Agul) 

Kemudian Minak Lumpat atau SUNAN REBUT PAYUNG berputra Minak Seruyu/Pangeran Singosari (Sunan Tawang Alun I), Pangeran Singosari menaklukan Mas Kriyan dan seluruh keluarga Mas Kriyan, sehingga tidak ada keturunannya, Sunan Tawang Alun I memerintah wilayah Lumajang, Kedawung dan Blambangan pada tahun 1633-1639 

Gusti Sunan Tawang Alun I memiliki Putra : 

- Gede Buyut 

- Mas Ayu Widharba 

- Mas Lanang Dangiran (Mbah Mas Brondong) 

- Mas Senepo/Mas Kembar Mas Lego

Selanjutnya Mas Lego menurunkan MAS SURANGGANTI dan MAS SURODILOGO (MBAH KOPEK), Sementara Mas Lanang Dangiran menurunkan Mas Aji Reksonegoro 

Susuhunan Amangkurat I (Sunan Tegal Arum), pengganti Sultan Agung dari Mataram, lalu mengirimkan pasukannya untuk mengatasi pemberontakan laskar Blambangan-Bali ini dan berhasli menguasai ibukota Blambangan. Diberitakan, raja Blambangan—yang dipastikan adalah Tawang Alun—dan para pengikutnya melarikan diri ke Bali. Sementara itu, pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Wiraguna terserang wabah penyakit yang memaksa dirinya menarik pasukannya kembali. Mendengar itu, Amangkurat memutuskan untuk menghukum sang tumenggung dengan alasan hendak memberontak.

Pada masa, Tawang Alun memerintah, wilayah kekuasaan Blambangan meliputi Jember, Lumajang, Situbondo. Dikisahkan bahwa Raja Tawang Alun berwawasan terbuka, karena meski merupakan penganut Hindu yang taat, raja ini tidak melarang komunitas Islam berkembang. Yang menjadi fokusnya dalah bagaimana caranya melawan arus dominasi asing.

Sebelum memindahkan ibukota ke Macan Putih, Tawang Alun sempat mendirikan ibukota di wilayah Rowo Bayu (kini termasuk Kec. Songgon, Banyuwangi)—jauh sebelum Mas Rempeg Jagapati menetap di Rowo Bayu. Kepindahan ini diakibatkan serangan adik Tawang Alun sendiri, yakni Mas Wila, yang memberontak. Menurut cerita penduduk setempat, tawang Alun mendirikan sebuah tempat bertapa di Rowo Bayu ini.

Petilasan Tawang Alun bertapa di Rowo Bayu

Sepak terjang Tawang Alun ini banyak tercatat dalam arsip Belanda, ketika masa terakhir pemerintahannya. Arsip Belanda itu, misalnya, mencatat prosesi pembakaran jenazah (ngaben) Tawang Alun (meninggal 18 September 1691) yang begitu spektakuler. 

Bagaimana tak spektakuler jika dalam upacara ngaben itu sebanyak 271 istri dari 400 istri Tawang Alun ikut membakar diri (sati) ke dalam kobaran api?

Tempat kremasi jenazah Tawang Alun masih bisa ditemukan hingga sekarang, posisinya berada satu kilometer dari Balai Desa Macan Putih, luasnya sekitar setengah hektar dan dikelilingi tembok putih dengan satu pintu pagar yang lebarnya hanya untuk dilewati satu orang. Bangunan utamanya mirip pendopo berbentuk segienam, berlantai putih dari keramik.

Pendopo yang dipercayai sebagai tempat penyimpanan abu Tawang Alun di Desa Macan Putih, Kec. Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur.

Mengenai nama Tawang Alun sebagai wilayah administratif, catatan Bujangga Manik memerikan sebuah tempat bernama Padang Alun. Padang Alun ini dilewatinya sehabis menapaki Balungbungan atau Blambangan (setelah sebelumnya menyeberang dulu dari Bali), menuju wilayah Jawa Barat melalui jalur pantai selatan Jawa. Toponimi Padang Alun di sini tentu mengingatkan kita pada nama Tawang Alun. Dilihat dari segi semantis (makna kata), kata padang berdekatan dengan kata tawang: padang dalam bahasa Jawa berarti “cahaya, terbuka”, tawang berarti “terbuka, tidak tertutup bayang-bayang” dari jabaran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Padang Alun pada abad ke-15/ke-16 tak lain adalah nama alternatif dari Tawang Alun. Deskripsi ini memperkuat dugaan bahwa nama Tawang Alun untuk penguasa wilayah ini diambil dari nama tempat di mana ia memerintah, atau mungkin saja sebaliknya. Kemungkinan besar, penguasa “Padang Alun” pada masa Bujangga Manik melewati wilayah ini tak lain adalah Tawang Alun.

Reruntuhan Candi Tawang Alun di Desa Buncita, Kec. Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, yang tidak terawat. Masyarakat setempat memercayai bahwa candi ini didirikan oleh Resi Tawang Alun untuk dipersembahkan kepada salah seorang selirnya, Putri Alun. Kebenaran kisah tersebut masih harus diselediki, dan apakah berhunungan dengan keberadaan Raja Tawang Alun dari Blambangan.

“Puputan Bayu” Melawan VOC

Setelah Tawang Alun meninggal, Blambangan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Buleleng di Bali. Setelah itu, VOC Belanda berusaha menguasai Blambangan. Perang pun meletus pada 25 Maret 1767 dan pusat Blambangan dapat dikuasai VOC. Namun, perjuangan rakyat Blambangan tak pernah padam. Pangeran Agung Wilis atau Wong Agung Wilis, yang baru dilantik menjadi raja Blambangan, langsung angkat senjata melawan VOC. Sayang, Pangeran Agung Wilis dapat ditangkap VOC dan diasingkan ke Selong, dekat Pasuruan.

Perjuangan rakyat Blambangan dilanjutkan oleh Mas Rempeg Jagapati. Pada 18 Desember 1771, laskar Blambangan berhasil membunuh pimpinan pasukan VOC, Van Schaar. Tanggal inilah yang didipakai sebagai Hari Jadi Banyuwangi. Pada 2004, pemerintah Banyuwangi membangun sebuah monument guna memperingati perang Puputan Bayu tersebut yang dipimpin oleh Rempeg Jagapati itu.

Jagapati merupakan keturunan Tawang Alun. Saat itu pusat Kerajaan Blambangan berada di Lateng (sekarang Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi). Ia melarikan diri karena tidak puas terhadap VOC yang mengangkat raja Islam yang ternyata korup. Jagapati segera menobatkan diri sebagai Susuhunan Jagapati di Rowo Bayu dengan menghimpun prajurit-prajurit Blambangan yang kecewa. Di Rowo Bayu, Jagapati membangun tempat yang mirip kerajaan. Kini, Rowo Bayu sebuah rawa di kaki Gunung Raung yang dikelilingi hutan pinus seluas delapan hektar. Rawa yang airnya berwarna hijau ini merupakan pertemuan tiga mata air, yakni Sendang Kaputren, Sendang Wigangga, dan Sendang Kamulyan .

Perlawanan Pangeran Jagapati ini diramaikan oleh seorang pejuang wanita bernama Mas Ayu Wiwit. Pada 1771 pejuang ini bersama rakyat Blambangan melawan serbuan Belanda yang bermarkas di Desa Songgon dan juga melawan serangan rakyat Madura pesisir Jawa Timur yang dipimpin oleh Ki Suradiwirya dan Ki Pulangjiwa. Mas Ayu Wiwit, Mas Jagapati, bersama para pemimpin pasukan seperti Ki Keboundha, Ki Tumbhakmental, Ki Kebogegambul, Ki Kidang Salendhit, Ki Sudukwatu, dan Ki Jagalara dengan sekuat tenaga mempertahankan tanah Blambangan. Perang Puputan Bayu berlangsung sejak 2 Agustus 1771 sampai 18 Desember 1771.

VOC yang marah segera mengirimkan 1.500 pasukannya guna menumpas prajurit Blambangan, pada Oktober 1772. VOC membakar lumbung-lumbung padi di Songgon, sehingga perlawanan rakyat Blambangan melemah karena kelaparan. Perang pun pecah kembali. Kali ini, ribuan prajurit Blambangan dibunuh, kepala mereka digantungkan di pohon-pohon di sekitar Rowo Bayu. Rakyat Blambangan yang semula berjumlah 8.000-an hanya tersisa sekitar 2.000 ribuan jiwa akibat serangan VOC itu. Penduduk Blambangan lainnya memilih menyebrang ke Bali atau ke wilayah pegunungan di sebelah selatan atau baratdaya.

Diperkirakan, setelah Puputan Bayu selesai, lebih dari separuh penduduk Blambangan lenyap. Untuk menutupi kekurangan jumlah penduduk ini, pemerintah kolonial Belanda mengerahkan penduduk dari wilayah lain untuk mendiami Blambangan. Sementara itu, penduduk Blambangan yang tidak melarikan diri kini dikenal sebagai masyarakat “sing”. Kata sing berarti “tidak”, dan di sini bermakna “orang yang tidak ikut mengungsi”. Baru seabad kemudian, pada masa Thomas Raffles, penduduk Banyuwangi tercatat berkisar 8.554 jiwa.

Muncar, Ibukota Baru

Setelah Perang Puputan Bayu berakhir, VOC memindahkan ibukota kerajaan ke wilayah Muncar karena letaknya yang berdekatan dengan Pelabuhan Ulupampang (kini bernama Pelabuhan Muncar). Hak ini dilakukan VOC atas pertimbangan guna mengawasi Selat Bali dikarenakan kerajaan-kerajaan Gelgel dan Mengwi di Bali berusaha merebut Blambangan kembali. Keinginan raja-raja Bali untuk merebut Blambangan dapat dimengerti mengingat sebelumnya kerajaan-kerajaan di Bali itu selalu memberikan bantuan kepada Blambangan saat peperangan melawan VOC maupun melawan kerajaan-kerajaan Islam.

Melihat ancaman yang serius dari Selat ini membuat VOC akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Mataram. Tujuannya: agar untuk memutus hubungan Blambangan dengan Bali dengan jalan islamisai Blambangan. Mulailah pihak Mataram menempatkan orang-orang Islam untuk dijadikan raja di Blambangan dengan harapan proses islamisasi berlangsung lebih cepat.

Di Muncar inilah periode Kerajaan Blambangan bercorak Islam dimulai. Dari Muncar, ibu kota Kerajaan kemudian berpindah ke Banyuwangi (saat ini menjadi letak Pendopo Kabupaten Banyuwangi). Pada masa ibukota di Muncar ini, otomatis eksistensi Blambangan sebagai kerajaan telah lenyap

Ketika islamisasi makin berkembang di Blambangan, banyak warga yang memilih untuk menyeberang ke Bali. Mereka masuk sebuah hutan bernama Alas Purwo, karena bersiteguh memegang agama Hindu dan menolak pengislaman dari pihak Mataram yang ada di Blambangan.

Sementara itu, Pelabuhan Muncar sendiri merupakan jantung pertahanan sekaligus pusat militer VOC pada abad ke-17 dan ke-18 di Blambangan. VOC mengangkat warga Tionghoa menjadi kepala pelabuhan. Pelabuhan ini cukup ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari Cina, Arab, dan beberapa wilayah Nusantara, sehingga di sekitar pelabuhan terdapat perkampungan-perkampungan berbagai etnis tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sebuah garis bisa kita tarik untuk memetakan wilayah-wilayah Kerajaan Blambangan ini. Bila dirunut dari masa Lumajang, sebagai tempat asal, hingga Muncar sebagai ibukota terakhir, jelas bahwa pusat Blambangan terus bergeser ke arah timur, dan jelas pula bahwa Kerajaan Blambangan merupakan negara yang selalu berada dalam kondisi politik yang bersitegang dan penuh dengan konflik luar negeri.

Letak Istana

Membicarakan letak istana(-istana) Blambangan tentu tak mudah. Hal ini, pertama, dikarenakan pusat kerajaan ini berpindah-pindah. Bila kita menetapkan bahwa pusat pemerintahan pertama kerajaan Blambangan adalah Lumajang lalu Panarukan, maka sepatutnya kita menelusuri jejak-jejak budaya di dua kota tersebut. Namun, sejauh ini, belum ada temuan yang bisa menuntun kita ke arah sana. Maka dari itu, penelusuran kita alihkan ke arah yang lebih timur/tenggara, tepatnya ke Banyuwangi.

Masyarakat yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Situs Macan Putih pernah melakukan penggalian di 17 titik, namun kegiatan itu tak sampai rampung. Walau begitu, bukannya tak ada bukti sama sekali mengenai bangunan pada masa Kerajaan Blambangan ini. Warga sekitar Desa Macan Putih masih sering menemukan sisa-sisa batu bata yang diperkirakan bekas bangunan kerajaan, berukuran dua kali lebih besar dibanding ukuran batu bata saat ini. Mengenai fungsi dari sisa-sisa batu bata itu masih belum jelas, apakah sebagai pagar keraton, benteng, atau dinding keraton. Yang bisa dipastikan, batu-batu itu berasal dari masa prakolonial Belanda.

Selain di Desa Agung Macan Putih, ada pula Situs Umpak Songo di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, yang dipercaya sebagai bekas reruntuhan bagian kerajaan atau benteng kerajaan yang memiliki panjang sekitar 5 km. Di dalam situs ini terdapat 49 batu besar dengan sembilan batu di antaranya berlubang di tengah. Kesembilan batu yang tengahnya berlubang itu berfungsi sebagai umpak atau penyangga, karena itulah situs ini dinamakan Umpak Songo (Sembilan Penyangga). Ketika ditemukan, situs ini terpendam pada kedalaman 1 – 0,5 m dari permukaan tanah, membentang dari Masjid Pasar Muncar hingga area persawahan Desa Tembokrejo. Diduga, benteng atau istana ini merupakan peninggalan Blambangan pada saat ibukota pindah ke Muncar.

Bangunan lain yang merupakan peninggalan Kerajaan Blambangan pada periode Muncar adalah Siti Hinggil (Setinggil) yang bermakna “Tanah yang Ditinggikan” (siti adalah tanah, hinggil/inggil adalah tinggi). Siti Hinggil ini berada di sebelah timur pertigaan Pasar Muncar. Fungsi Siti Hinggil adalah sebagai pos pengawasan VOC untuk memata-matai musuh dari kerajaan-kerajaan Bali yang akan melakukan penyerangan, yakni berupa batu pijakan yang terletak di atas gundukan batu tebing guna mengawasi keadaan di sekitar Teluk Pangpang. Jarak Sitihinggil ini dari Situs Umpak Songo cukup ditempuh dalam waktu 10 menit ke arah timur.

Ada pula kolam dan sebuah sumur kuno yang ditemukan di sekitar Pura Agung Blambangan, yakni di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Beberapa benda peninggalan sejarah Blambangan yang lainnya terdapat di Museum Daerah berupa guci dan asesoris gelang lengan.

Blambangan, Pusat Keagamaan

Dari teks Bujangga Manik yang ditulis sekitar abad ke-16, kita dapat memperoleh sebuah nama daerah sebagai tempat bertapanya kaum agamawan Hindu, yakni “Balungbungan” yang, bila merujuk teks naskah tersebut, terletak di ujung timur Pulau Jawa. Sangat mungkin sekali bahwa nama Blambangan pada abad ke-16 (dan juga abad-abad sebelumnya) adalah Balungbungan, atau Balungbungan merupakan penulisan lain dari Blambangan atau Balambangan.

Ada pun tokoh dalam Bujangga Manik adalah seorang bangsawan Sunda dari keraton Pakuan yang bercita-cita menjadi pertapa yang mencari jalan menuju kehidupan abadi. Tokoh ini menolak menikah dan memilih untuk bertapa di Balungbungan, guna mencari tempat peristirahatan terakhir. Setiba di Balungbungan, setelah berhari-hari berjalan menapaki wilayah utara Jawa dari Pakuan (di sekitar Bogor, Jawa Barat), tokoh ini melakukan laku tapa, mendirikan pesanggrahan, berkebun, dan mendirikan lingga. 

Di tempat ini ia tinggal selama setahun lebih setelah didatangi oleh seorang biarawati (“ebon”) yang ingin ikut bertapa. Tokoh ini memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke Bali daripada harus ditemani seorang yang wanita—karena takut akan godaan melakukan hal-hal yang dilarang.

Dari keterangan yang diperoleh dari naskah berbahasa Sunda Kuno tersebut, jelas bahwa Balungbungan merupakan salah satu tujuan kaum agama kala itu yang ingin menjadi pertapa dan tujuan para peziarah dari berbagai pelosok. Meski tak ada keterangan lain yang diperoleh dari naskah tersebut mengenai Balungbungan kecuali sebagai tempat keagamaan, namun kiranya kita dapat memahami sepenggal peranan Balungbungan pada masa bersangkutan. Dari uraian Bujangga Manik kita diyakinkan bahwa agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat Blambangan pra-Islam adalah Hindu.

Pada abad ke-16, ketika kerajaan-kerajaan di Jawa telah bercorak Islam, hanya ada dua kerajaan yang berpegang teguh pada coraknya yang Hindu, yakni Sunda-Pajajaran dan Blambangan. Dua kerajaan ini pula yang melakukan hubungan politik dengan Portugis yang bermarkas di Malaka. Persekutuan ini merupakan usaha politis dua kerajaan tersebut dalam menahan penetrasi kerajaan-kerajaan Islam yang justru tengah berusaha menghalau pengaruh Portugis di kawasan Nusantara.

Setelah pengaruh Mataram dan terlebih-lebih setelah VOC mengalahkan perjuangan masyarakat Blambangan, eksistensi keberagamaan Hindu di Blambangan pun berubah. Sejak saat itu, perlahan-lahan Islam mulai diimani oleh sebagian masyarakat Blambangan—juga agama Nasrani yang diperkenalkan oleh Belanda.

Kehidupan Sosial dan Ekonomi

Tak banyak sumber yang memberitakan mengenai sistem sosial dan ekonomi yang dianut oleh masyarakat Blambangan. Tome Pires (Lombard, 2008: 171) menulis bahwa pada abad ke-15 dan 16, Pulau Jawa banyak memprosuksi hamba atau hulun alias budak, dan Blambangan merupakan salah satu pengekspor golongan masyarakat tersebut.

Ada pun kehidupan ekonomi-sosial masyarakat Blambangan sangat bergantung pada padi. Hal ini berkesesuaian dengan berita bahwa pasukan VOC membakar lumbung-lumbung padi saat menyerang Blambangan. Fakta bahwa baik Panarukan maupun Muncar adalah kota-pelabuan menimbulkan anggapan bahwa kehidupan ekonomi kawula Blambangan bergantung pula pada penghasilan laut. Selanjutnya, belum diketahui pasti apa lagi hasil bumi yang dikelola oleh masyarakat Blambangan, namun kiranya dapat disejajarkan dengan apa yang digarap oleh masyarakat Majapahit.

Perang Paregreg inilah yang menginspirasi sastrawan Jawa—yang entah siapa orangnya—untuk membuat kisah Damarwulan-Minakjinggo. Tak terhitung sudah berapa kali kisah Damarwulan-Minakjinggo dipentaskan dalam seni sendratari, ketoprak, dan teater.

Kisah Damarwulan-Minakjinggo sendiri tercatat sedikitnya dalam tiga buah serat: Serat Kanda, Serat Damarwulan, dan Serat Blambangan. Penulis Serat Kanda, yakni sastrawan keraton Yogya, tak mengetahui pasti fakta-fakta sejerah seputar Perang Paregreg. 

Maka dari itu, cukup beresiko pula bila kita menghubungkan kisah Damarwulan-Minakjinggo ini dengan peristiwa yang di perang mahkota Majapahit  Apalagi semua serat itu ditulis pada masa kerajaan Islam, berabad kemudian setelah peristiwa berlangsung.

Dikisahkan, penguasa Blambangan bernama Minakjinggo ingin mempersunting Ratu Majapahit Kenya Kencanawungu. Ia menaikkan statusnya, dari adipati menjadi raja Blambangan dengan gelar Prabu Urubisma. Sang Ratu yang tak ingin diperistri oleh Minakjinggo (yang digambarkan bertabiat kasar, buruk rupa, dan berbadan besar) yang sudah memiliki dua orang istri, Dewi Puyengan dan Dewi Waita. Sang Ratu segera mengadakan sayembara: barang siapa yang bisa mengalahkan Minakjinggo, ia akan diberi hadiah berlimpah. Raja Minakjinggo pun mengobrak-abrik Majapahit dengan Gada Wesi Kuningnya. Sebelum ke Majapahit, pasukan Blambangan menyerang Lumajang; bahkan dikirim pula utusan ke Ternate untuk diminta bantuan oleh Minakjingo. Para prajurit dan pejabat Majapahit banyak yang gugur, termasuk Ranggalawe. Tatkala situasi tak menentu ini, datanglah Damarwulan. Damarwulan adalah putra dari Patih Majapahit bernama Udara. Setelah dewasa ia mengabdi kepada pamannya, Patih Loh Gender di Majapahit, bekerja sebagai tukang rumput. Putri sang Patih, Dewi Anjasmara, terpikat pada Damarwulan.

Singkat cerita, Damarwulan menghadap Kencanawungu dan diangkat menjadi panglima Majapahit. Berangkatlah Damarwulan menghadapi Minakjinggo. Berkat bantuan kedua istri Minakjinggo, Waita dan Puyengan, Damarwulan berhasli mengalahkan Minakjinggo, memenggal kepalanya sebagai bukti kepada Ratu kencanawungu. Damarwulan membawa kepala Minakjinggo ke Majapahit. Namun, di tengah jalan ia dikhianati oleh dua orang anak Loh Gender, yakni Layang Seta dan Layang Kumitir, yang mengaku sebagai utusan Ratu Kencanawungu. Tanpa curiga, kepala Minakjinggo diserahkan oleh Damarwulan. Cerita selanjutnya gampang ditebak. Layang Seto dan Layang Kumitir pun dianggap pahlawan oleh ratu dan rakyat Majapahit. 

Namun, akhirnya kedok mereka berdua terkuak, Damarwulan pun menikah dengan Kencanawungu dan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Prabu Mertawijaya. Pernikahan Damarwulan dengan Ratu Kencanawungu membuahkan seorang putra bernama Brawijaya.

Raffles menulis (2008: 234) bahwa pada abad ke-19 cerita Damarwulan-Minakjingo merupakan cerita favorit orang Jawa dan kerap dipentaskan dalam bentuk wayang klitik (wayang dari kayu dengan tinggi 10 inci) dan wayang beber (sosok wayang digambar pada lembaran kertas yang keras di mana dalang memberikan dialog).

Sebagian masyarakat percaya bahwa Ratu Kencanawungu merupakan perwujudan sosok Ratu Suhita, sedangkan Minakjinggo adalah Bhre Wirabhumi. Pandangan ini tentu bersifat ahistoris dan memang bertolak belakang dengan kajian di lapangan (misalnya terdapat nama Ranggalawe sebagai Adipati Tuban, yang seharusnya hidup pada masa Sanggramawijaya). Akan tetapi, terlepas dari sifatnya yang sastrawi, ada satu hal yang perlu diperhatikan mengenai kisah roman ini: keberpihakan para penulis serat tersebut sangat terasa, yakni berpihak kepada pihak yang menang (Majapahit, yang diwakili oleh sosok Damarwulan) dan seolah-olah memperolok pihak yang kalah, yakni Blambangan yang diwakili oleh sosok Minakjinggo. Mengapa? Karena dalam seni Banyuwang dan Janger, sosok Minakjinggo ditampilkan dengan wajah rupawan dan ia memberontak karena Ratu Kencanawungu membatalkan rencananya untuk dinikahi oleh Minakjinggo.

Dan tentu: serat-serat tersebut dibuat untuk mengukuhkan pengetahuan masyarakat awam bahwa raja atau sultan Mataram-Islam (juga Pajang dan Demak) merupakan keturunan raja-raja Majapahit, dan dengan begitu mereka merasa lebih percaya diri untuk membangun kekuasaan mereka.